Opini tentang Undang – Undang Pajak

Juni 13, 2007 at 11:21 am 5 komentar

Pada saat saya membaca artikel Ekonomi dan Bisnis majalah Tempo Edisi 11-17 Juni 2007 yang berjudul “Haram Nego Di Bawah Meja”, mendadak timbul pertentangan di dalam pikiran saya tentang apa yang diuraikan pada artikel tersebut.

Artikel tersebut mengupas mengenai disetujuinya RUU Pajak 2007, yang memiliki cukup banyak perubahahan signifikan dari UU Pajak sebelumnya, dimulai dari UU Nomor 6/1983, UU Nomor 9/1994, dan UU Nomor 16/2000.

Satu yang menarik bagi saya adalah salah satu poin dari RUU yang disetujui tersebut yaitu: “Wajib Pajak bisa menangguhkan pembayaran atau membayar sejumlah yang disetujuinya bila mengajukan keberatan (pasal 25 ayat 7 – sumber Tempo Edisi 11-17 Juni 2007).

Adapun pertentangan yang timbul di dalam pikiran saya beranjak dari kisah para wajib pajak nakal yang berusaha untuk menghindar dari kewajibannya yang sering saya dengar dari kakak saya yang kebetulan seorang pemeriksa pajak tanpa bermaksud membenarkan para pemeriksa pajak. Meskipun dari versi yang berbeda, sering juga saya mendengar tentang aparat pajak yang nakal juga, yang sering memeras para wajib pajak.

Nah, kita mungkin tidak tahu versi mana yang lebih “benar” dalam masalah ini. Tetapi paling tidak kita bisa mengaminkan bahwa kedua versi tersebut memang betul terjadi dengan persentase yang harus diteliti terlebih dahulu.

Kalau saya menilai dari pihak aparat pajak yang nakal, sudah pasti saya akan mencaci maki mereka karena mereka merupakan petugas negara yang telah diberikan kewenangan dan gaji yang lumayan besar dari rata – rata gaji pegawai negeri untuk meluruskan sumber – sumber pendapatan negara dari pajak, apalagi Indonesia akan menjadikan pajak sebagai sumber nomor satu pendapatan negara.

Sebaliknya kalau saya menilai dari wajib pajak yang nakal, timbul pertanyaan apabila kita menghubungkannya dengan salah satu poin pada RUU pajak yang baru saja disetujui. Bagaimana jika para wajib pajak yang nakal tersebut memanfaatkan celah untuk dapat berkelit dari kewajibannya?

Kita sudah cukup sering mendengar berita tentang para wajib pajak kelas kakap yang mengeruk keuntungan sangat besar tetapi lupa atau sengaja melupakan kewajibannya untuk membayar pajak, padahal pajak yang mereka bayarkan itu demi kepentingan bangsa dan negara terutama “wong cilik”. Pas ketahuan mereka langsung kabur.

Ini dia yang membuat saya sedikit pesimistis dalam pelaksanaan RUU tersebut seandainya nanti disahkan sebagai UU. Entah apa dasar dari para pakar – pakar perekonomian dan juga anggota dewan yang terhormat dalam menyetujui poin tersebut, dan entah mereka sudah mempersiapkan benteng pertahanan dan juga melapisi celah – celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak yang “pintar”.

Ini hanyalah sebuah opini, yang belum tentu anda setujui, tetapi jika memiliki sesuatu yang lain mungkin anda bisa membaginya bersama kita.


Technorati TAGS: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Entry filed under: General, Personal. Tags: .

Mengenal Phone Alphabet Pada Radio Komunikasi Crocodylus Genitrus Daratensis alias Buaya Darat

5 Komentar Add your own

  • 1. aacor  |  Juli 19, 2007 pukul 1:44 am

    masalah pajak memang rumit, disatu sisi ada aparat pajak yg nakal, di sisi lain ada WP yg nakal, pemecahannya gimana ? Penegakan Hukum, cuma itu aja usul saya, makasih..

    Balas
  • 2. tianzega  |  Juli 24, 2007 pukul 11:46 am

    Iya sih, meskipun ini menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia, apalagi ke depan sektor pajak merupakan salah satu tambang perekonomian Indonesia.

    Tapi, apa kita udah yakin penegakan supremasi hukum di Indonesia udah berjalan semestinya? Kayanya belum deh. Dan mungkin sudah basi kalau kita harus mengingat ingat kembali kegagalan demi kegagalan aparat penegak hukum kita membredel para Wajib Pajak yang licin seperti belut

    Balas
  • 3. toni  |  Juli 26, 2007 pukul 10:43 am

    Anda termasuk yang suka mengikuti alur pikiran koran dan politisi picisan yang tidak memahami system dan mekanisme administrasi perpajakan yang sedang dipraktikkan di negeri ini. Sekarang ini memang semua orang seperti jagoan pajak semua bicara seenaknya masalah pajak tanpa sadar dia sendiri tidak mengerti apa yang diomongkannya. Contoh, komentar-komentar anggota DPR kita. Ekonomi makro yang mereka kuasai dengan bagus, jelas tidak jalan kalo bicara administrasi pajak, karena administrasi pajak ibarat sebuah motor yang tidak bekerja dengan prinsip-prinsip kerja semata tetapi setiap ukuran dan instrumen pendukung dari prinsip-prinsip kerja harus precise baru bisa bekerja.

    Penyumbang terbesar penerimaan pajak adalah Wajib Pajak Badan yang bila diteliti lebih dalam adalah perusahaan asing besar dan perusahaan nasional (termasuk BUMN) yang terbuka dan besar (Untuk lebih jelasnya coba lihat situs Kanwil DJP WP Besar (LTO) dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, disitu kelihatan bahwa dua Kanwil itu menyumbang lebih dari 40% penerimaan pajak nasional). Pada praktiknya banyak pemeriksaan pajak yang main asal tembak artinya Wajib Pajak didenda dulu belakangan pembuktian salah atau benar. Salah benar denda dan pajak terhutang yang dihitung aparatur pajak harus dibayar dahulu oleh Wajib Pajak, artinya bayar dulu belakangan baru berperkara. Mengapa demikian? Karena dalam ketentuan pajak yang ada saat ini, salah benar aparatur pajak menagih pajak, harus bayar dulu, kalau tidak dibayar ditagih dengan surat paksa. Akibatnya apa, moral hazard aparatur pajak mengejar target dengan menerbitkan surat tagihan pajak asal jadi sering terjadi menjelang akhir tahun. Bayangkan kalau anda seorang pengusaha jujur, ditagih asal-asalan sama aparatur pajak untuk memenuhi target penerimaan kantornya, anda keki tidak?

    Lantas anda harus mempertahankan ketentuan yang sangat asimetris tersebut? Apakah investor akan merasa nyaman dengan kondisi demikian? Apakah adil perlakuan yang demikian bagi Wajib Pajak yang rajin bayar pajak? Dalam pajak ada yang dikenal dengan istilah keadilan horizontal dan keadilan vertical artinya, bagi orang yang memperoleh penghasilan yang sama maka harus bayar penghasilan yang sama dan bagi orang yang mempunyai penghasilan berbeda harus membayar pajak yang berbeda pula.

    Kalau anda perhatikan semenjak pengadilan pajak dibentuk, 90% banding wajib pajak dimenangkan oleh Wajib Pajak, artinya Direktorat Jenderal Pajak selalu dikalahkan oleh Pengadilan Pajak. Fenomena apa ini?

    Itu suatu bukti bahwa moral hazard aparatur pajak untuk main asal kenakan pajak kepada Wajib Pajak yang rajin bayar pajak sudah menjadi pola kerja Direktorat Jenderal Pajak. Lebih tragisnya lagi setiap banding wajib pajak yang dimenangkan oleh Pengadilan Pajak akan diberi kompensasi bunga tambahan sebesar 2% sebulan kepada Wajib Pajak. Bayangkan kalo pemeriksa pajak menagih pajak tanpa dasar hukum dan fakta yang kuat, kemudian dikalahkan oleh Pengadilan Pajak, lantas siapa yang rugi? Tentu saja Negara karena harus mengembalikan uang haram yang dirampok oleh Negara melalui aparatur pajak yang malas itu ditambah lagi dengan imbalan bunga kepada Wajib Pajak. Wajib pajak juga tidak niat memperoleh imbalan bunga dari Negara karena kecerobohan para aparatur pajak, tetapi dengan harus bayar terlebih dahulu regardless benar atau salah, menjadikan usaha para Wajib Pajak sangat terganggu, iklim bisnis secara makro sangat terganggu.

    Perubahan Pasal 25 (7) yang menyatakan Wajib Pajak bisa menangguhkan pembayaran atau membayar sejumlah yang disetujuinya bila mengajukan keberatan” adalah respon positif pemerintah terhadap komplain para Wajib Pajak patuh yang selama ini telah menjadi korban moral hazard aparatur pajak yang malas kerja. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dengan perubahan ini pertama, memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang selama ini lebih banyak menjadi korban, kedua untuk mengatur para aparatur pajak agar bekerja lebih profesional dalam menetapkan pajak sehingga tidak asal tembak yang hanya kalah mulu di Pengadilan.

    Karena adil dalam pajak itu harus adil bagi yang membayar dan harus adil bagi yang menagih. Kesetaraan antara Wajib Pajak dan Aparatur Pajak merupakan suatu keharusan apabila kita mau berdemokrasi melalui pembayaran pajak.

    Bahwa banyak juga Wajib Pajak yang nakal memang ada benarnya. Tetapi tidak boleh dijustifikasi bahwa semua Wajib Pajak adalah nakal. Kalau diteliti satu-satu, para Wajib Pajak yang nakal yang sudah ketangkap justru kebanyakan adalah Wajib Pajak dadakan yang rata-rata menjadi Wajib Pajak dalam sekejap dan bukan yang puluhan tahun menjadi Wajib Pajak. Sementara wajib pajak besar yang melakukan tax avoidance juga banyak, tetapi itu termasuk para pengusaha yang dari dulu sudah disuspect sebagai pengusaha hitam, jadi tidak ada yang baru kalau perilaku wajib pajak.

    Segitu aja dulu kali ini, ntar kalau ada komentar lain masuk , mari kita diskusikan lagi. thanks

    Balas
  • 4. tianzega  |  Juli 27, 2007 pukul 11:48 am

    Thanks udah comment ya bro Toni,

    Memang betul komentar dari anda, dan secara pribadi saya sangat setuju seperti kalau anda lihat dari artikel dan juga komentar saya.

    Hanya saja mungkin anda harus sedikit berhati – hati sebelum mem-vonis bahwa saya merupakan satu dari orang-orang yang “termasuk yang suka mengikuti alur pikiran koran dan politisi picisan yang tidak memahami system dan mekanisme administrasi perpajakan yang sedang dipraktikkan di negeri ini”. Dan apalagi ini bukan tentang “saya”, melainkan tentang betapa komplikasinya “permainan” di sektor pajak negara kita tercinta ini. Benar kan?

    Karena sepertinya dan setahu saya dari awal saya hanya ingin bersikap netral saja tanpa memihak WP maupun AP dan bahkan yang lebih penting adalah bagaimana membuat jembatan diantara kedua kubu tersebut berjalan lancar, karena toh ujung-ujungnya kan untuk negara kita dan masyarakatnya juga. Justru mari kita sama – sama mencari solusi tanpa melihat kebenaran dari kedua belah pihak kan?

    Tetapi bagaimanapun, dari komentar anda saya menangkap satu sisi kebenaran yaitu: Karena adil dalam pajak itu harus adil bagi yang membayar dan harus adil bagi yang menagih. Kesetaraan antara Wajib Pajak dan Aparatur Pajak merupakan suatu keharusan apabila kita mau berdemokrasi melalui pembayaran pajak.. Dan saya sangat setuju itu.

    Sekali lagi terimakasih untuk komentarnya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita.

    Balas
  • 5. i2k  |  Januari 5, 2008 pukul 10:50 am

    menurut saya,yang namanya orang pasti maunya yang enak2,makanya enakan g’ bayar pajak.
    Kapan iNDONESIA MAJU KLO MANUSIAX KAYAK GINI

    APA KATA DUNIAAAAAAAAAAAAAAAA???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Monthly Calendar

Juni 2007
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

People Lost in My Room

  • 646,151 friends

Member Of

Digitalized Images Creation

Ordinary Beauty

Young Couple

Unbelieveble

I feel shame

Unrevealed Sadness

Lebih Banyak Foto

Community

Forum Bloggerian Indonesia
Indiwiki Bloggerian
dd-wrt
hacker.org
hot script


%d blogger menyukai ini: